HAIINDONESIA.COM – Selebgram bernama Akbar Pera Baharudin atau yang dikenal dengan nama Ajudan Pribadi dikabarkan kembali terjerat kasus pidana dugaan penipuan dan penggelapan.
Kuasa hukum korban berinisial DH, yakni Hasbi Hasnan mengklaim kliennya dirugikan Rp 1,6 Miliar dengan penawaran atas penjualan unit jetski melalui komunikasi di WhatsApp dan telepon setelah pertemuan pada bulan Maret 2022.
Lebih lanjut, pada bulan April hingga Desember 2022, Ajudan Pribadi dikatakan menawarkan kendaraan mewah seperti Mercedes Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Strada dengan adanya beberapa pembayaran dokumen administrasi faktur atau tagihan biaya bea cukai.
Selain itu Ajudan Pribadi juga disebutkan meminta uang kepada kliennya dengan dalih sebagai biaya tambahan operasional untuk pengiriman kendaraan.
Baca Juga:
Usai Mendengar Pasutri yang Menipunya Datangi Polda Metro, Artis Bunga Zainal Ungkap Kekesalannya
Prabowo Subianto Temui PM dan Presiden Senat Kamboja, Perkuat Kolaborasi untuk Pembangunan ASEAN
Baca artikel menarik lainnya, di sini: POTRET: Sosok Cantik Hasninda Ramadhani, Artis Film Televisi yang Diteror Akan Sebarkan Video Syurnya
“Dia tawarkan unit-unit tersebut, korban mengirim biaya secara bertahap melakui transfer. Pengiriman dimulai sejak 14 April hingga 26 Desember 2022 dengan total 1,6 miliar.”
“Tapi, barang itu tidak dikirimkan. Kemudian terlapor tidak beritikad baik mengembalikan uang hingga klien kami memutuskan untuk melaporkan ke polda,” kata Hasnan dalam keterangannya.
“Kerugian itu pun terlaporkan menjanjikan kepada korban akan digantikan dengan menawarkan sebuah mobil milik istrinya dengan hanya menambah uang Rp100 juta.”
Baca Juga:
“Namun, setelah menerima uang itu, terlapor menghilang dan hilang komunikasi dengan korban,” imbuhnya.
Terkait dengan hal itu, Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Komang Suartana menyebutkan bahwa pihaknya untuk saat ini baru menerima surat aduan.
Oleh karenanya, Komang menambahkan dengan dugaan kasus tersebut, pihaknya meminta kepada pelapor untuk membuat laporan polisi (LP).
“Sementara belum ada LP, hanya surat aduan yang dilayangkan ke Reskrim. Diminta pelapor untuk buat LP,” kata Komang saat dihubungi, Senin (17/7/2023).
Baca Juga:
Sehingga, kata Komang, dengan adanya laporan polisi yang dibuat, pihak kepolisian bisa menindaklanjutinya untuk proses penyelidikan.
“Pemohon disarankan melapor ke Polda sehingga ada LP untuk menindaklanjuti proses lidik dan sidik. Sehingga pelapor bisa dimintai keterangan,” jelasnya.***
