Pro Ekonomi Pancasila, Prabowo Subianto Sebut Kapitalisme Neo-liberal Tidak Bikin Rakyat Sejahtera

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 9 November 2023 - 13:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto dalam acara dalam 'Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2023' yang digagas INDEF di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan. (Dok. Tim Media Prabowo Subianto)

Calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto dalam acara dalam 'Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2023' yang digagas INDEF di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan. (Dok. Tim Media Prabowo Subianto)

HALLONESIA.COM  – Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto, menilai Indonesia sudah tidak dapat meneruskan sistem ekonomi kapitalisme neo-liberal.

Karena tak berpihak kepada rakyat, dan harus kembali ke jati diri bangsa yakni ekonomi Pancasila.

“Ekonomi liberal tidak memungkinkan menjadikan negara kita sejahtera,” kata Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Cara mencapainya harus kembali pada ekonomi Pancasila,” ujar Prabowo dalam paparannya di Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, yang digagas INDEF di Jakarta, Rabu 8 November 2023.

Prabowo Subianto mengungkapkan, ekonomi kapitalisme neo-liberal justru membuat potensi kekayaan yang dimiliki Indonesia mengalir keluar.

Baca artikel lainnya, di sini: Jasa Siaran Pers Solusi untuk Kebutuhan Publikasi Press Release Secara Serentak di Puluhan Media dan Setiap Hari

Tidak berdampak untuk menyejahterakan rakyatnya sendiri.

“Bicara potensi kekakayaan, cadangan nikel kita terbesar di dunia.”

“Timah, bauksit kita cadangan keenam di dunia. Ini adalah modal yang harus kita gunakan,” ungkapnya.

“Masalahnya, Indonesia kurang pandai menjaga dan mengelola. Karena suatu fenomena net outflow.kekayaan kita mengalir keluar,” sambung Prabowo Subianto.

Menurutnya, hal tersebut dikarenakan bangsa ini tidak setia dengan blue print yang telah digagas oleh para pemimpin Indonesia dari terdahulu.

Yakni merujuk pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33.

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. Tiap negara punya kultur berbeda.”

“Barat suka kapitalisme neo-liberal, tetapi budaya dan pendiri bangsa kita tidak merancang seperti itu,” kata Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, ekonomi Pancasila adalah jalan tengah antara kapitalisme dan sosialis yang berpihak kepada kepentingan nasional, egaliter, dan berkeadilan sosial.

“Kita sebagai bangsa harus bertanggung jawab dan ini adalah misi kita, tidak menghendaki pemerintah hanya jadi wasit,” jelasnya.

Dalam mewujudkan strategi pembangunan berlandaskan ekonomi Pancasila tersebut, Prabowo mengatakan dirinya bakal melanjutkan landasan ekonomi solid yang sudah dicapai para presiden RI terdahulu, terutama Jokowi.

“Apa yang dilakukan Jokowi tidak dapat dipungkiri suatu landasan yang cukup solid. Peningkatan ekonomi cukup besar.”

“Dari tolok ukur mana pun bisa dilihat peningkatannya dari jalan tol dan umum, pembangkit listrik, jumlah bandara,” kata Prabowo Subianto.***

Berita Terkait

Sekjen PDI Perjuangan Sebut Bersifat Rahasia Soal Hasil Pertemuannya dengan Mantan Pacar Kaesang Pangarep
Bahlil Lahadalia Sebut Posisi Ketua MPR Hasil Pertukaran dengan Jumlah Menteri, Ini Tanggapan NasDem
Daftar Lengkap 100+ Calon Menteri, Wakil Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintahan Prabowo Subianto
Veronica Tan Jadi Menteri Kabinet Prabowo Subianto, Ungkap Harapannya di Hadapan Para Wartawan
Menseskab Pramono Anung Tanggapi Pernyataan Presiden Jokowi Usai Disebut Belum Sampaikan Ingin Mundur
Marshel Widianto Gagal Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel Usai Partai Demokrat dan PKS Cabut Dukungan
Masyarakat Dihimbau agar Tak Lengah Awasi Kelanjutan dari Polemik RUU Pilkada yang Batal Disahkan DPR
Kemarahan Rakyat Muncul di Berbagai Daerah, Akibat Konstitusi Diakal-akalin Demi Kepentingan Politik Tertentu
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 2 Februari 2026 - 02:00 WIB

BDx Indonesia Dukung Komunitas Terdampak Banjir di Sumatra

Jumat, 30 Januari 2026 - 13:09 WIB

Beyond The Meeting Room: Aloft Surabaya Pakuwon City Perkuat MICE Lewat Pengalaman Meeting Interaktif

Jumat, 30 Januari 2026 - 06:11 WIB

DT One Luncurkan Tunz eSIM di Grab Indonesia, Hadirkan Layanan Konektivitas Global secara Instan bagi Wisatawan

Kamis, 29 Januari 2026 - 23:33 WIB

ULM Buka Enam Program Dokter Spesialis, Jawab Kebutuhan Kesehatan Masyarakat Kalimantan

Kamis, 29 Januari 2026 - 02:00 WIB

Volatilitas Harga Emas Jadi Sorotan dalam Prospek Pasar Mitrade pada 2026, Sejalan dengan Sentimen Perdagangan Instrumen CFD di Asia

Rabu, 28 Januari 2026 - 15:24 WIB

Yili Group Mengawali 2026 dengan Menggelar Konferensi Bersama Mitra Bisnis di Asia Tenggara

Rabu, 28 Januari 2026 - 02:48 WIB

Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) Setujui Pil GLP‑1 Pertama untuk Manajemen Berat Badan, Tawarkan Efektivitas Setara Suntikan

Kamis, 22 Januari 2026 - 01:12 WIB

LEPAS Resmikan Showroom Pertama di Dunia yang Berlokasi di Indonesia, Membuka Babak Baru di Pasar NEV

Berita Terbaru

logo

Pers Rilis

BDx Indonesia Dukung Komunitas Terdampak Banjir di Sumatra

Senin, 2 Feb 2026 - 02:00 WIB