HALONESIA.COM – Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang resmi menjadi kuasa hukum Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI).
Terkait penyebaran fitnah dan hoaks kasus dugaan korupsi, dalam pengadaan pesawat jet tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar.
Hotman Paris Hutapea mencurigai pelaku penyebaran kabar bohong (hoaks), merupakan warga negara Indonesia (WNI).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Orang tersebut membuat hoaks soal suap pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 oleh Kemhan.
Dalam kesempatan itu pula, Hotman Paris juga menyinggung DPP NCW yang namanya tercantum dalam beberapa video hoaks tersebut.
Namun pihaknya masih melakukan pengamatan hingga masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 selesai, untuk menentukan langkah hukum segera.
Baca artikel lainnya di sini : Faktor Geopolitik dan Situasi Global Dinilai Sangat Krusial dalam Tentukan Nasib Bangsa Indonesia ke Depan
Baca Juga:
Sunwoda Luncurkan Motorcycle Ultra-Fast Charging Battery: Daya Baterai Terisi 80% dalam 20 Menit
Daesang Tampil sebagai Pemimpin Industri Makanan Global di Ajang THAIFEX-Anuga Asia 2026
Walaupun demikian, Hotman menyatakan masih menunggu masa tenang berakhir.
Sebelum memutuskan langkah hukum seperti apa yang akan ditempuh Kemhan RI.
Lihat juga konten video, di sini: Bersama Prabowo dan Ratusan Ribu Warga di Sidoarjo, Jawa Timur, Gus Miftah Pimpin Sholawat
Termasuk membuka kemungkinan kasus itu dilaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Baca Juga:
CGTN: Tiongkok dan AS Sepakati Visi Baru, Dorong “Hubungan Lebih Stabil dan Konstruktif”
Infrastruktur Digital Mempercepat Transformasi Cerdas di Industri Perkeretaapian
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) telah memastikan akan mengambil langkah hukum.
Hal tersebut disampaikan oleh kata Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra dalam konferensi pers di Kantor Kemhan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat Senin (12/2/2024).
“Menyangkut semua informasi hoaks dan fitnah yang mendegradasi upaya penguatan pertahanan Indonesia.”
“Serta merugikan Kemhan dengan berbagai tuduhan yang tidak berdasar maka Kemhan akan melakukan langkah hukum,” kata Muhammad Herindra.
Muhammad Herindra menanggapi pemberitaan berjudul ‘Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation’.***
Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita entertainment Infoups.com
Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Infoseru.com dan Heijakarta.com
